KEGIATAN BELAJAR 6 PBSM

 Keberadaan buruh dan tenaga kerja menjadi faktor yang krusial dalam dunia industri. Tanpa buruh, pemilik usaha tidak bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Di sisi lain, buruh juga tidak bisa bertindak seenak hatinya ketika melaksanakan kewajiban di tempat kerja. Oleh karena itu, perlu ada hukum yang secara khusus mengatur hubungan antara pemilik usaha dengan para buruh dan tenaga kerja. Apalagi, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, semua aturan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara harus memiliki hukum tertulis yang jelas.

Landasan utama hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia tidak lain adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lewat UUD 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak. Oleh karena itu, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia harus dipatuhi oleh semua warga negara. SEJARAH PERKEMBANGAN UU KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia sudah ada sebelum masa kemerdekaan. Hanya saja, pihak yang mengeluarkan hukum tersebut bukan Pemerintah Indonesia, tapi penjajah Belanda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan,

hukum terkait ketenagakerjaan dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam perjalanannya, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Perubahan itu dimulai dari era penjajahan Belanda yang memberlakukan hukum perbudaan, era orde lama, orde baru, dan masa reformasi.

·    Zaman Belanda

Pada zaman penjajahan Belanda, terdapat 4 hukum perburuhan dan ketenagakerjaan yang diberlakukan. Empat hukum tersebut adalah perbudakan, perhambaan, kerja rodi, dan Poenale Sanctie.

1.  Hukum yang pertama adalah perbudakan. Pada masa ini, masyarakat Indonesia yang menjadi budak tidak memiliki hak apapun, termasuk hak hidup. Beberapa aturan yang dibuat terkait perbudakan pada masa ini antara lain adalah peraturan pendaftaran budak, pajak atas kepemilikan budak, ataupun penggantian nama untuk para budak.

2.  Berikutnya adalah hukum perhambaan. Sekilas, hukum ini memiliki kesamaan dengan perbudakan, hanya saja agak lebih ringan. Seorang hamba, menurut hukum ini, merupakan barang jaminan karena adanya utang yang belum bisa dilunasi. Alhasil, selama utangnya belum lunas, seorang hamba bakal terus mengabdi kepada majikan.

3.  Setelah hukum perhambaan, muncul hukum rodi, yang dalam praktiknya juga tidak jauh berbeda dengan perbudakan. Pada hukum rodi, masyarakat dipaksa untuk bekerja demi kepentingan penguasa. Salah satu wujud kekejaman dari hukum rodi di zaman penjajahan Belanda ini adalah pembangunan Jalan Daendels sejauh 1.000 km yang menghubungkan antara Panarukan di Jawa Timur dengan Anyer di Banten.

4.  Poenale Sanctie menjadi hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia yang

berlaku setelah hukum rodi. Kemunculan hukum ini diawali dengan adanya Agrarische Wet alias Undang-Undang Agraria pada tahun 1970. Pada masa ini, muncul banyak perusahaan perkebunan swasta berskala besar. Oleh karena itu, hukum yang mengatur     perburuhan     berperan     sentral.     Pada     awalnya,     pada Poenale Sanctie diberlakukan Politie Straaf reglement alias Peraturan Pidana Polisi. Peraturan ini lebih menitikberatkan pada kepentingan majikan, dan akhirnya dihapus pada tahun

1879.  Keberadaannya  digantikan  oleh Koeli  Ordonantie (1880)  yang  kemudian

dikenal dengan nama Poenale Sanctie.

Dalam hukum terbaru ini, Pemerintah Belanda melarang adanya pemaksaan, ancaman, atau pemerasan dalam hubungan perburuhan. Selain itu, perjanjian antara buruh dan majikan harus dilakukan secara tertulis pada rentang waktu tertentu. Ketika aturan ini dilanggar, bakal ada sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggarnya, baik majikan ataupun buruh.

·    Orde Lama

Ketika  memasuki  masa  kemerdekaan,  kondisi  buruh  dan  tenaga  kerja  di

Indonesia  mengalami  perbaikan.  Pemerintah  Orde  Lama  yang  berada  di  bawah kepemimpinan  Presiden  Soekarno  mengeluarkan  beberapa  aturan  yang  memberi

perlindungan kepada para tenaga kerja. Sebagai buktinya, beberapa aturan yang pernah dirilis antara lain adalah:

1. UU Nomor 33 Tahun 1947 Tentang Kecelakaan Kerja

2. UU Nomor 12 tahun 1948 Tentang Kerja

3. UU Nomor 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan

4. UU Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan

Majikan

5. UU Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

6. UU Nomor 18 Tahun 1956 Tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai

Dasar-dasar dari Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

7. Permenaker No. 90 Tahun 1955 Tentang Pendaftaran Serikat Buruh

·    Orde Baru

Pada masa Orde Baru, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pembangunan dengan tetap menjaga stabilitas nasional. Hasilnya, lahirlah aturan yang disebut dengan Hubungan Industrial Pancasila atau Hubungan Perburuhan Pancasila. Sesuai dengan namanya, aturan ini dibuat dengan berlandaskan pada Pancasila. Di lapangan, ada lembaga bipartit, tripartit, serta kesepakatan kerja bersama yang keanggotaannya diambil dari pihak-pihak terkait.

·    Masa Reformasi

Pada masa reformasi, peraturan terkait perburuhan dan ketenagakerjaan mengalami perubahan secara dinamis. Apalagi, terjadi pergantian pemerintahan dalam

kurun yang singkat, mulai dari Pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998-1999), Presiden

Abdurrahman Wahid (1999-2001), Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), hingga

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memerintah pada rentang 2004-2014.

Presiden Habibie pada awal kepemimpinannya meluncurkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 yang memberi perlindungan hak berorganisasi. Selain itu, ada pula ratifikasi aturan ILO terkait usia minimum untuk bekerja. Tidak ketinggalan, pada masa pemerintahan ini juga diluncurkan perpu yang mengatur tentang pengadilan HAM.

Sementara itu, pada masa Pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid, dilakukan perlindungan terhadap para pekerja atau serikat buruh. Upaya perlindungan itu dilakukan dengan peluncuran UU nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja. Selain sebagai

upaya perlindungan, UU ini juga dipakai sebagai sarana untuk memperbaiki iklim demokrasi saat itu.

Selanjutnya, pada masa Pemerintahan Presiden Megawati, aturan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan drastis. Alasannya

adalah peluncuran UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keberadaan UU

ini menjadi pengganti dari 15 aturan ketenagakerjaan yang sebelumnya telah ada.

Keberadaan UU Ketenagakerjaan tersebut juga menjadi landasan atas keluarnya aturan perundang-undangan lain di masa Pemerintahan Megawati. Terdapat 2 UU yang dibuat dengan berdasarkan UU Ketenagakerjaan, yakni UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta UU Nomor 39 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.